Dari survei itu, lahirlah Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969. Dalam perjanjian itu, Blok Ambalat diakui sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
Namun, pada 1979 Malaysia menerbitkan peta baru yang memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayah teritorialnya. Hal itu pun memicu penolakan keras dari Indonesia. Bahkan, negara-negara lain seperti Filipina dan Tiongkok pun tak sepakat dengan langkah Malaysia itu
Hubungan Indonesia-Malaysia semakin memburuk tatkala Malaysia membagi wilayah Ambalat menjadi Blok Y (ND6) dan Blok Z (ND7). Malaysia pun melakukan memberikan konsesi minyak di kedua blok tersebut kepada Shell pada 16 Februari 2005.
Jadi bisa disimpulkan, berdasarkan latar belakang historis, area Ambalat itu memang milik Indonesia. Sengketa muncul setelah Malaysia bertingkah pada 1979.
Sehingga, seharusnya pemerintah dan rakyat Indonesia istikamah dengan sikap bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Meski, keteguhan sikap itu harus diperjuangkan dengan cara-cara yang 'cantik'.
Diplomasi bilateral kemungkinan masih bisa menjadi instrumen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat. Jadi, Presiden Prabowo boleh ingin selalu berdamai dengan Malaysia.
Namun keteguhan sikap bahwa Ambalat merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tak boleh hilang dari sanubari.
Redaksi Energi Juang News