Sehingga, penggunaan hampir separuh anggaran pendidikan untuk MBG secara prinsipil, mengkhianati amanat UU maupun MK.
Seharusnya, pemerintah membesarkan anggaran untuk pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis.
Pemerintah juga seharusnya fokus pada peningkatan kesejahteraan guru, sebagai garda terdepan pencerdasan anak didik. Belum lagi, pemerataan infrastruktur pendidikan dalam wujud mutu dan fasilitas gedung sekolah, masih menjadi 'PR' pemerintah.
Alokasi anggaran MBG dalam RAPBN 2026 itu jelas tidak proporsional. Sah-sah saja, MBG memakai anggaran pendidikan. Namun, distribusi anggaran terbesar untuk MBG menunjukkan kecenderungan pemerintah menyedot anggaran pendidikan hanya untuk belanja konsumtif dan bantuan rutin.
Sementara, untuk peningkatan mutu pendidikan justru tak diberikan anggaran memadai.
Maka, sudah seharusnya pemerintah meninjau ulang RAPBN 2026, khususnya anggaran untuk sektor pendidikan. Jangan sampai, pendidikan gratis terkalahkan oleh makan gratis.
Redaksi Energi Juang News