• Kamis, 19 November 2026

Pernyataan Menteri Keuangan: Kerusuhan Diakibatkan Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 11 September 2025 | 11:00 WIB



Ratusan tahun lalu, Karl Marx telah mengungkapkan bahwa penderitaan kaum miskin atau proletar akibat sistem ekonomi yang eksploitatif, dapat memicu revolusi sosial.





Dan hal itu telah terbukti kebenarannya berkali-kali dalam sejarah. Revolusi Gen Z di Nepal, adalah bukti faktual dari teori Marx.





Dalam konteks Indonesia, sebagaimana dinyatakan Menteri Keuangan, langkah-langkah ekonomi rezim Prabowo-Gibran telah memunculkan potensi revolusi sosial. Pergolakan akhir Agustus lalu, terlepas dari indikasi intervensi 'tangan-tangan gaib', adalah potensi nyata dari revolusi sosial tersebut.





Hanya, ada yang kurang lengkap dari pernyataan Menteri Keuangan. Dia tak menyinggung secara gamblang penyebab utama keterpurukan ekonomi negeri ini, yakni efisiensi anggaran yang dilakukan rezim Prabowo-Gibran.





Efisiensi jilid pertama dilakukan Prabowo pada 2025 dengan memangkas anggaran Rp306,69 triliun. Efisiensi itu kemungkinan berlanjut di 2026.





Salah satu dampak buruk pemotongan anggaran ini adalah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 24,8%. Anggaran TKD yang semula diproyeksikan Rp864,1 triliun pada 2025, ditetapkan hanya Rp650 triliun untuk tahun 2026.





Bukan tak mungkin, hal ini bisa memantik revolusi sosial di daerah-daerah akibat memburuknya perekonomian pasca dipangkasnya TKD. Potensi revolusi sosial telah muncul di Pati beberapa waktu lalu, sebagai akibat dari pemangkasan TKD di tahun ini.





Maka, kita tinggal menunggu, apakah pernyataan Menteri Keuangan itu akan menjadi dasar dari perubahan besar dalam kebijakan ekonomi rezim ini?

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X