Karena BI perlu mencetak uang untuk membeli SBN. Dan ketika uang yang dicetak secara kuantitas berlebihan, maka itu bisa memperparah lonjakan inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara tahunan pada Agustus 2025 naik menjadi 2,31%, lebih tinggi dari posisi Agustus 2024 yang berada di level 2,12%.
Inflasi sudah terjadi karena kenaikan harga beras dan kelangkaan beberapa komoditas. Bisa dibayangkan, lonjakan inflasi yang bisa terjadi ketika cetak uang dilakukan besar-besaran.
Skema burden sharing juga mempertaruhkan independensi Bank Indonesia. Sebab harus diingat, bahwa tugas BI adalah menjaga moneter.
Mengapa pemerintah membebani BI untuk mengejar target fiskal?
Apalagi, ada potensi ketagihan dari pemerintah untuk terus meminjam kepada BI. Hal ini bisa membuat sistem moneter menjadi tak sehat.
Seharusnya, pemerintah mencari cara yang lebih kreatif dalam pendanaan program-program pemerintah. Mengorbankan kesehatan perekonomian nasional demi mulusnya program-program rezim ini, hanya menjerumuskan bangsa ini pada bahaya tak terduga.
Redaksi Energi Juang News