Dan Pertamina, sebagai BUMN, adalah representasi negara dalam penguasaan sektor migas, dari hulu ke hilir.
Yang patut dicatat, peralihan tata kelola dari liberal yang membuka ruang bagi perusahaan asing, ke dominasi BUMN akan membuahkan berbagai dampak. Salah satunya reaksi penolakan. Dan suara penolakan itu sudah ada.
Pertanyaannya, siapa saja yang menolak?
Bila kita cermati, perubahan tata kelola itu merugikan perusahaan-perusahaan migas asing.
Lalu, apakah para penolak ketentuan impor ini para 'antek asing'? Bisa jadi.
Redaksi Energi Juang News