Tambang di pulau kecil dinyatakan sebagai abnormally dangerous activity. Hal ini seharusnya menjadi pedoman pemerintahan Presiden Prabowo.
Larangan yang termaktub dalam UU dan diperkuat oleh putusan MK itu bersifat mutlak, tidak multitafsir. Artinya, ketika pemerintah tetap memberikan izin tambang di Raja Ampat, hal itu adalah wujud pembangkangan pemerintah terhadap regulasi.
Greenpeace Indonesia pun telah menegaskan, langkah pemerintah ini merupakan pengabaian terhadap ekosistem laut Raja Ampat. Untuk diketahui, laut Raja Ampat merupakan rumah dari 75% spesies terumbu karang dunia. Dan Pulau Gag, masuk dalam kawasan hutan lindung.
Demi penambangan nikel, pemerintah tak peduli pada keharusan alam Raja Ampat untuk tetap lestari.
Sehingga, selain pembangkangan terhadap regulasi, pemberian izin tambang itu sejatinya menunjukkan ketertundukan rezim Prabowo pada kepentingan korporasi.
Redaksi Energi Juang News