Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bahkan mengungkapkan penyebab para pejabat Kemenperin 'ogah' transparan. Mereka menegaskan ada oknum pejabat di Kemenperin yang menjadi pemeran utama dalam permainan kuota impor.
Disinilah permainan ala mafioso muncul.
KAHMI mencatat ada sekitar 22 perusahaan menerima jatah kuota impor dalam jumlah besar. Namun, puluhan perusahaan itu hanya dimiliki oleh 3-4 orang.
22 perusahaan ini bahkan bisa mendapat kuota sampai 10 kali lipat dari kapasitasnya. Walhasil, mereka pun memperjualbelikan kuota itu.
KAHMI mencatat praktik ini telah berlangsung lebih dari lima tahun, dengan beragam modus yang bergonta-ganti.
Artinya, kuota impor dikuasai hanya oleh lebih dari dua pengusaha. Maka bisa dikatakan, oligopoli telah terbangun, ketika hanya terdapat segelintir orang yang menguasai kuota impor.
Yang mengerikan, ada oknum di pemerintahan yang terlibat permainan para mafioso ini. Bila demikian, sepertinya industri tekstil nasional hanya menunggu ajal.
Redaksi Energi Juang News