Laporan itu juga mencatat PT Setia Agro Abadi (SAA), anak usaha New Borneo Agri yang beroperasi di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, merampas lahan dan berkonflik dengan masyarakat setempat. Perusahaan itu juga menyebabkan deforestasi dengan menebangi sekitar 607 hektar hutan.
Sementara di Papua, pada 2020, Group CAA masuk melalui akuisisi tiga konsesi sawit di Sorong, Papua Barat Daya, yakni, PT Inti Kebun Sejahtera, PT Inti Kebun Sawit, dan PT Sorong Global Lestari. Proses akuisisi ini berlangsung tanpa transparansi dan tidak lapor resmi kepada otoritas.
Selain itu, perusahaan-perusahaan grup CAA di Papua diduga menyebabkan deforestasi skala besar, pembukaan lahan ilegal, dan berkonflik dengan masyarakat.
Laporan investigasi Kaoem Telapak dan
EIA ini sejatinya menunjukkan bobroknya tata kelola sawit di Indonesia. Pengelolaan sawit di Indonesia sekadar mengabdi pada kepentingan korporasi besar.
Hal itu jelas bertentangan dengan konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ketika sawit sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh korporasi swasta, maka ada pelanggaran serius terhadap konstitusi
Pasal 33 UUD 1945 juga mengamanatkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
Tatkala operasi bisnis korporasi sawit justru menghancurkan hutan, maka ada penistaan terhadap konstitusi.