• Kamis, 19 November 2026

Ngotot Transaksi Karbon, Pemerintah Tumbalkan Rakyat Dalam Konflik Agraria

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 8 Oktober 2025 | 06:00 WIB


Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)


Perdagangan karbon luar negeri tampaknya sudah menjadi tekad pemerintah. Hal itu terbukti, ketika pemerintah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan dua lembaga sertifikasi kredit karbon, Global Carbon Council (GCC) dan Plan Vivo Foundation, 16 September 2025.





Langkah ini dianggap pemerintah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menguntungkan bangsa ini secara ekonomi.





Betulkah itu?





Perdagangan karbon yang mengandalkan hutan asri memang seakan menguntungkan Indonesia.  Trend Asia mencatat, Indonesia masih punya tutupan hutan sekitar 90 juta hektar atau setara dengan 15,9 Gt karbon. Hal itu merupakan potensi yang bisa menguntungkan dalam perdagangan karbon.





Namun, bagi masyarakat adat, petani maupum rakyat dari berbagai golongan yang tinggal di kawasan hutan, hal ini rentan merugikan. Sebab, bukan rahasia bila banyak diantara kalangan masyarakat yang menetap di hutan, tak memiliki kepastian hukum mengenai kepemilikan lahannya.





Maka ketika muncul wacana bahwa petani kecil maupun masyarakat adat masuk ke pasar karbon tanpa kepastian hukum akan kepemilikan lahan, mereka akan berada pada posisi tawar yang lemah. Pemerintah nantinya akan melihat lahan masyarakat hanya dari nilai karbonnya, bukan sebagai tempat hidup sekelompok manusia.





Hal itu bisa mengurangi ruang gerak masyarakat adat dan petani kecil untuk mengelola tanah sesuai kebutuhan hidup mereka sehari-hari.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X