Oleh : Esteria Tamba
(Penulis,Aktivis)
Bank Dunia dan sejumlah lembaga internasional telah mengingatkan bahwa pertumbuhan masif pekerja informal bukan hanya fenomena social ia adalah bom waktu ekonomi. Di Indonesia, lonjakan pekerja informal bukan hanya konsekuensi krisis atau PHK sementara; ia menjadi sinyal kegagalan struktural. Dan saat struktur rusak, yang hancur bukan hanya cita-cita kesejahteraan rakyat melainkan fondasi perekonomian bangsa.
Menurut laporan media, proporsi pekerja informal di Indonesia meningkat menjadi 59,40% atau setara 86,58 juta orang per Februari 2025, sementara sektor formal justru menurun proporsinya menjadi 40,60% (59,19 juta orang). Fakta ini menegaskan bahwa mayoritas rakyat kini hidup di garis rapuh: bekerja tanpa kontrak formal, tanpa jaminan sosial dan penghasilan fluktuatif.
Lonjakan Pekerja Informal dan Rapuhnya Fondasi Ekonomi Indonesia
Ke mana “janji pembangunan kerja layak” yang selalu digaungkan pemerintah? Ketika sektor formal gagal menyerap tenaga kerja, rakyat memaksa diri beralih ke sektor informal dari ojek online, pedagang kaki lima, hingga pekerja lepas digital. Tapi pilihan ini bukan kebebasan; ia adalah benteng terakhir menahan kehancuran ekonomi rumah tangga.
Dampak ekonomi dari booming informalitas sangat serius:
Penerimaan pajak melemah
Pekerja informal cenderung tidak terdaftar secara formal sehingga sulit dikenai pajak penghasilan. Jika pendapatan negara dari pajak melemah, anggaran public untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur akan kekurangan ruang.
Kelemahan stabilitas pendapatan & daya beli
Di sektor formal, upah dan kontrak dibuat pasti. Di informal, pendapatan bisa berfluktuasi hari ke hari menurun drastis bila terjadi krisis. Konsumsi masyarakat sebagai penggerak utama ekonomi akan terhambat jika banyak rakyat terguncang secara finansial.