Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Ide pembentukan family office di Indonesia yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan ditolak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu menolak ide itu, apalagi kalau pembangunannya memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lalu apa sebetulnya family office itu?
Family office pertama kali diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Mei 2024.
Melalui family office, pemerintah menargetkan investasi yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Investasi yang terwujud melalui family office itu akan 'dibalas' dengan kenikmatan bebas pajak bagi investor.
Mereka hanya akan dikenakan pajak apabila tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut.