Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Proyek pulau buatan bertajuk Surabaya Waterfront Land (SWL) di pesisir timur Surabaya, Jawa Timur semakin tak terbendung. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menerbitkan dokumen perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) yang membuat jalan proyek itu mulus.
Persoalannya, dokumen PKKPRL itu sejatinya bertentangan dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya.
Bila perda itu dicermati, lokasi pulau buatan itu bukan wilayah industri maupun real estate. Tetapi, zona konservasi dan zona tangkap ikan nelayan.
Bahkan, kawasan pantai timur Surabaya juga menjadi zona pertahanan militer yang seharusnya tetap dipertahankan. Bukan diubah jadi kawasan industri dan real estate yang digarap PT Granting Jaya.
Maka, tampak adanya penguasaan laut sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat oleh korporasi dan oligarki. Dan pemerintah, melalui regulasi telah tunduk pada korporasi.
Fakta ini menunjukkan, lagi-lagi oligarki termanifestasi.