Perspektif baru yang perlu didorong adalah bahwa reformasi militer tidak boleh berhenti pada retorika “kurangi peran TNI di jalanan”. Reformasi sejati harus menyentuh aspek akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan sanksi. Keadilan militer harus hadir dalam bentuk yang dirasakan publik: aparat adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang kebal hukum.
Urgensi Reformasi Militer dan Pengawasan Sipil yang Kuat
Negara harus segera menerapkan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan sipil dan korban, membuka akses publik terhadap dokumen dan data, serta memastikan sanksi dijatuhkan secara terbuka dan setara, sebagaimana bila pelaku bukan aparat. Tanpa itu, angka “85 kasus” hanya akan menjadi statistik sedih, bukan momentum perubahan.
Kita tidak cukup menuntut berhentinya kekerasan; yang mendesak adalah penghancuran kultur impunitas yang membuat aparat merasa bebas memukul rakyat tanpa konsekuensi. Sebab, jika negara terus abai terhadap kekerasan aparat, maka hukum hanya akan menjadi hiasan dinding, bukan instrumen keadilan.
Redaksi Energi Juang News