Selain ancaman bagi lingkungan, peruntukan budidaya tambak dalam proyek itu juga patut dipertanyakan. Apakah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional? Untuk meningkatkan kesejahteraan petambak tradisional?
Atau justru revitalisasi ini menguntungkan kapitalis pengelola tambak skala besar, baik yang modalnya dimiliki swasta maupun negara?
Sebab bila kita cermati, luasan puluhan ribu hektar tambak yang harus digarap dalam proyek ini, tak mungkin dikelola petambak tradisional. Artinya, para kapitalis tambak itulah yang akan berkuasa. Dan para petambak tradisional, nantinya hanya menjadi buruh tambak.
Dengan mencermati potensi buruknya bagi lingkungan dan rakyat pesisir, kita patut bertanya pada pemerintah:
Revitalisasi tambak pantura ini untuk rakyat, atau kaum kapitalis?
Pertanyaan kritis ini layak dilemparkan, meski kita sudah tahu jawabannya.
Redaksi Energi Juang News