• Kamis, 19 November 2026

Hentikan Perampasan Tanah Petani atas Nama Negara

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 31 Oktober 2025 | 15:00 WIB



Perspektif baru yang perlu kita dorong adalah ini: penertiban lahan tidak boleh sekadar mengejar angka hektare, tetapi harus membedakan siapa pemilik sah di baliknya. Keadilan agraria bukan soal kuantitas, tapi keberpihakan. Jika verifikasi tidak dilakukan secara independen dan transparan, maka jargon “reforma agraria” hanya menjadi alat legitimasi perampasan tanah versi baru.





Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat kecil, kini diuji: apakah ia berdiri di sisi petani atau di bawah bayang-bayang korporasi? Sudah saatnya pemerintah membuka data, memulihkan hak petani yang terdampak, dan menghentikan praktik penyamarataan antara rakyat kecil dan perusahaan besar dalam skema “penguasaan kembali”.





Jika negara terus menutup mata terhadap penderitaan petani, maka pembangunan yang digembar-gemborkan bukanlah pembebasan melainkan babak baru dari penjajahan agraria yang disahkan oleh hukum.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X