Sementara untuk industri ekstraktif, pemerintah telah menerbitkan izin atas 23,8 juta hektare lahan untuk perkebunan kelapa sawit, 18,8 juta hektare untuk kegiatan pengusahaan hutan, dan 9 juta hektare kepada perusahaan tambang.
Salah satu masyarakat adat yang merasakan getirnya penjajahan industri ekstraktif adalah O'Hongana Manyawa. Lebih dari 65.000 hektare wilayah salah satu masyarakat pemburu-peramu terakhir di Indonesia itu tumpang tindih dengan areal izin pertambangan. Bayangkan, ada 19 perusahaan tambang beroperasi di wilayah masyarakat O’Hongana Manyawa!
Laporan ini sejatinya semakin mengonfirmasi penjajahan industri ekstraktif terhadap masyarakat adat negeri ini. Dan penjajahan itu diberi lampu hijau oleh Pemerintah Indonesia.
Ya, sebagaimana diungkap sebelumnya, pemerintah telah memberikan izin usaha atas areal yang sangat luas kepada perusahaan perkebunan, migas dan tambang.
Sedangkan masyarakat adat, justru mendapat pengakuan hukum yang minim. Hingga kini, Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat belum disahkan.
Maka, tanpa perubahan haluan kebijakan dari pemerintah, jangan harap penjajahan industri ekstraktif terhadap masyarakat adat akan mereda. Justru, bisa dipastikan, penjajahan itu akan semakin brutal.
Redaksi Energi Juang News