Dalam laporan bersama Celios dan CREA, potensi kerugian pendapatan petani dan nelayan di wilayah tambang nikel tercatat mencapai 234,84 juta dolar AS atau sekitar Rp3,64 triliun dalam 13 tahun ke depan.
Tragisnya, aktivitas industri nikel juga berpotensi menimbulkan lebih dari 3.800 kematian dini pada 2025 dan hampir 5.000 kasus pada 2030.
Ironisnya, terhadap tambang nikel, pemerintah justru tak menerapkan moratorium. Dalam Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tahun ini disetujui oleh Kementrian ESDM, tercatat sudah ada sebanyak 292 izin tambang, dengan total IUPK seluas 866.292 Ha.
Luasan konsesi yang begitu besar, bisa dipastikan akan memperparah kerusakan ekologis dan konflik sosial. Keputusan pemerintah semacam ini menunjukkan kontradiksi: di satu sisi pemerintah berupaya menahan ekspansi smelter, tetapi di sisi lain tetap mendorong perizinan tambang.
Jadi, memang terbukti bahwa pengendalian ekspansi industri nikel di Indonesia masih didorong oleh pertimbangan bisnis semata.
Soal perlindungan lingkungan?
Mungkin sebelum alam berada dalam situasi yang semakin berbahaya, pemerintah terus mengabaikannya.
Redaksi Energi Juang News