Yang lebih miris, perampasan tanah adat juga masih terus terjadi. AMAN mencatat pada 2024, perampasan wilayah adat mencapai 2,8 juta hektare dengan disertai tindak kriminalisasi dan kekerasan.
AMAN juga mencatat terdapat 250 kasus konflik masyarakat adat dengan negara dan perusahaan dalam lima tahun terakhir.
Semua itu terjadi karena pada umumnya, proyek-proyek pembangunan digelar oleh negara maupun korporasi tanpa disertai persetujuan bebas dari masyarakat adat.
Data AMAN juga menunjukkan, dalam sepuluh tahun terakhir masyarakat adat kehilangan 11,7 juta hektar wilayah adat akibat izin-izin ekstraktif. Negara, tampak membiarkan perusahaan menyerang masyarakat adat tanpa perlindungan hukum.
Maka negara seharusnya mengubah haluan politik dan ekonomi, dibandingkan melempar janji manis namun kosong. Sebab janji semanis apapun, akan menjadi bualan apabila tak disertai perubahan haluan.
Redaksi Energi Juang News