Dengan gaya aktivis, saya menolak dalih kebutuhan koordinasi. Bukankah akar masalah ideologi Pancasila ada pada cara pendidikan, penguatan nilai di sekolah, penegakan hukum, dan teladan elite negara? BPIP sudah diberi ruang dan legalitas kuat, tinggal gencarkan pembinaan di akar rumput, bukan rekrut menteri baru yang nanti cuma jadi ajang tarik-menarik politik.
Perspektif baru yang harus dibuka: Menguatkan ideologi bangsa wajib dilakukan lintas sektor melalui optimalisasi lembaga yang sudah ada, bukan penambahan struktur baru. Perlu monitoring ketat hasil kerja BPIP selama ini berapa output nyata edukasi Pancasila di sekolah, kampus, dan publik? Ini harus jadi basis kebijakan, bukan sekadar penambahan status! Kita tak butuh lagi "kementerian spesialis ideologi", yang kita butuhkan ialah integritas birokrasi dan komitmen elite menjalankan nilai Pancasila dalam setiap kebijakan.
Itulah sebabnya, penolakan BPIP menjadi kementerian adalah langkah rasional sekaligus revolusioner agar birokrasi tak makin tambun dan semangat Pancasila tetap hidup bukan di atas kertas, tapi dalam praktik kehidupan bangsa.
Redaksi Energi Juang News