• Kamis, 19 November 2026

Ledakan Konflik Agraria: Bukti Ketidakberpihakan Negara

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 18 November 2025 | 12:38 WIB



Presiden Prabowo memang kini melakukan nasionalisasi aset terhadap tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh perusahaan perkebunan secara illegal,  dan secara fisik telah ditelantarkan puluhan tahun.





Pertanyaannya: seberapa jauh proses nasionalisasi aset itu memenuhi prinsip pemenuhan hak rakyat atas tanah dan membantu rakyat mendapatkan keadilan sosial dalam penguasaan agraria?





Sebab ada ribuan desa dan perkampungan yang seharusnya sejak lama diakui oleh negara, namun karena lokasinya di klaim sepihak oleh berbagai perusahaan, kini turut terkena nasionalisasi oleh pemerintah.





Sehingga, nasionalisasi aset justru menjadi mekanisme baru untuk menggusur rakyat dari tanah tempat tinggal dan penghidupannya.





Walhasil, potensi konflik agraria yang berkaitan dengan klaim-klaim negara atas nama nasionalisasi atau penertiban kawasan hutan pun membesar. Polemik relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau adalah salah satunya.





Padahal selama puluhan tahun terakhir, banyak desa, wilayah adat, dan lumbung pangan rakyat yang juga mengalami konflik agraria dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Penyebabnya,  area desa dan wilayah adat itu ada  di dalam kawasan hutan yang diklaim pemegang konsesi HTI.





Maknanya, nasionalisasi atau penertiban hutan oleh pemerintah sejatinya memperparah penggusuran rakyat. Sehingga reforma agraria sejati masih jauh dari kenyataan.





DPR RI memang sudah membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI (Pansus PKA). Seharusnya, Pansus itu mampu mendorong Presiden Prabowo melaksanakan reforma agraria sejati.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X