Negara, yang seharusnya memegang monopoli kekerasan secara sah, justru membiarkan atau bahkan memanfaatkan aktor-aktor non-negara untuk melanggengkan kepentingannya. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik.
Maka dari itu, memberantas premanisme berkedok ormas tidak cukup hanya dengan operasi tangkap tangan yang sporadis. Itu hanya akan memotong ranting, sementara akarnya tetap kokoh mencengkeram. Solusi sejati menuntut keberanian politik untuk memutus rantai pasok antara preman dan para pelindungnya di lingkar kekuasaan.
Diperlukan reformasi birokrasi yang total untuk membersihkan aparat korup yang memberi ruang bagi praktik ini . Bagi kita, masyarakat sipil, tugasnya adalah berhenti menormalisasi pemalakan ini sebagai hal yang lumrah. Kita harus berani melihat seragam loreng mereka bukan sebagai simbol organisasi, melainkan sebagai penanda adanya sebuah sistem yang sakit dan perlu diobati. Sudah saatnya kita menuntut kembali ruang publik kita dari cengkeraman para parasit pembangunan ini.
Redaksi Energi Juang News