• Kamis, 19 November 2026

Penembakan Petani Bengkulu dan Ilusi Investasi Sawit : Ekspansi Lahan Hanya Menyuburkan Kekerasan Agraria

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 25 November 2025 | 17:21 WIB



Ironi Ekspansi 600 Ribu Hektar Sawit





Rencana pemerintah membuka 600 ribu hektar kebun sawit baru di tahun ini dikhawatirkan menjadi pintu masuk ledakan konflik baru, terutama di daerah seperti Bengkulu yang lahan-lahan rakyatnya sudah lama mereka kelola, namun tak diakui secara hukum formal.





Sawit Watch menilai perluasan ini hampir pasti memperbesar skala perebutan lahan, sebab data verifikasi lahan yang transparan sangat lemah sementara proses pemberian izin sering tumpang tindih dengan penguasaan rakyat kecil di lapangan.





Faktanya, sekitar 614 ribu hektar kebun sawit rakyat diduga ikut “disapu” dalam proyek pengembalian lahan ke negara, meski secara riil telah digarap petani selama puluhan tahun. Padahal, kebijakan seharusnya adil bukan sekadar formalitas pro-negara yang menghukum si miskin.





Kriminalisasi dan Represi atas Nama Investasi





Poin paling tragis adalah kerapnya aparat keamanan dan perusahaan melabeli petani sebagai perusuh bahkan kriminal, padahal mereka mempertahankan hak hidup di atas tanah yang sudah digarap turun-temurun.





Dalam kasus Bengkulu, lima orang petani terluka tembak saat menolak pembukaan jalan sawit yang menghancurkan kebun mereka. Insiden seperti ini adalah alarm betapa bias kekuasaan sangat terasa kriminalisasi petani terus berulang, sementara inisiatif penyelesaian konflik nyaris tak pernah menyentuh akarnya.





Perspektif Baru: Reformasi Agraria Berbasis Keadilan Sosial dan Ekologi





Peristiwa penembakan di Bengkulu harus menjadi momentum koreksi fundamental. Pemerintah harus menghentikan ekspansi sawit berbasis perluasan lahan dan menggeser paradigma ke intensifikasi produktivitas lahan rakyat yang sudah ada. Penyelesaian konflik tidak cukup hanya mediasi ad hoc atau pengamanan represif, melainkan mesti diawali pemetaan dan legalisasi lahan yang partisipatif dan adil. Transparansi data, audit konflik agraria, dan moratorium izin baru di wilayah konflik mutlak diperlukan. Selain itu, penguatan perlindungan hukum bagi petani serta penghentian langsung segala bentuk kriminalisasi harus dijadikan prioritas segera demi mencegah tragedi serupa berulang.





Melalui tragedi di Bengkulu, publik semestinya sadar: kegagalan tata kelola agraria sawit bukan sekadar soal “konflik lahan” tetapi refleksi dari hubungan negara, modal, dan rakyat di pedesaan. Di sini, kepentingan segelintir elite tidak boleh terus-menerus mengorbankan ribuan petani yang menjaga napas kehidupan di desa. Saatnya upaya reformasi agraria tidak sekadar jargon, melainkan aksi nyata yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.





Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X