Meski didorong narasi 'Operasi Militer Selain Perang' (OMSP), justifikasi substansial atas darurat atau ancaman nyata tidak pernah dipaparkan secara transparan. Langkah militerisasi ini juga tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI, yang sejak 1998 ditujukan membatasi peran militer hanya pada pertahanan negara dari ancaman eksternal.
Kritik yang muncul juga menyinggung dimensi sosiopolitik: keterlibatan TNI pada objek vital sipil menormalisasi kembalinya doktrin dwifungsi militer yang sudah ditolak publik pascareformasi. Ketua Imparsial bahkan menilai, pengulangan pelibatan militer di ruang sipil menghambat profesionalisme prajurit TNI, sebab fokus utama sektor pertahanan terdistorsi ke arah tugas-tugas sipil.
Risiko Militerisasi Ruang Sipil dan Kemunduran Reformasi
Sejarah panjang peristiwa di Aceh dan Papua, di mana pelibatan militer di wilayah sipil memicu praktik intimidasi serta kekerasan berlebihan, menjadi peringatan genting bagi kita semua.​
Mengapa ini berbahaya bagi masa depan? Ketika fungsi militer diperluas ke ruang-ruang non-pertahanan tanpa pengawasan ketat, maka terjadi erosi prinsip supremasi sipil, yang merupakan roh dari semua tatanan demokratis.
Selain itu, keterlibatan militer yang tidak proporsional akan menciptakan distorsi hubungan sipil-militer, menimbulkan stigma militerisasi dalam penyelesaian masalah dalam negeri, dan membuka ruang besar bagi pelanggaran HAM tanpa mekanisme akuntabilitas jelas.
Sebagian pihak mendukung langkah ini dengan alasan urgensi dan ancaman strategis pada kilang minyak sebagai objek vital. Namun, jika alasan 'darurat nasional' digunakan secara longgar dan tidak proporsional, maka ruang demokrasi dan hak publik akan selalu terancam oleh justifikasi serupa ke depan.
Justru, pembenahan sistem keamanan sipil dengan memperkuat polisi, perangkat keamanan nonmiliter, serta membangun sinergi dengan komunitas lokal menjadi solusi yang lebih konstitusional, efisien, dan demokratis.
Sebagai penutup, publik harus kritis dan waspada terhadap segala bentuk peluasan otoritas militer dalam ruang sipil. Demokrasi hanya akan kuat jika ruang sipil bebas dari intervensi militer nonesensial, dan prinsip-prinsip checks and balances ditaati secara konsisten.