• Kamis, 19 November 2026

Bungkam Aktivis, Rugikan Demokrasi: Negara Wajib Jamin Kebebasan Berpendapat

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 29 November 2025 | 14:30 WIB



Lebih jauh lagi, penangkapan ini mengindikasikan problem struktural dalam penegakan hukum, yaitu kecenderungan melanggengkan pasal-pasal karet untuk membungkam kritik dan gerakan perlawanan sipil.





Penyebaran tuduhan penghasutan dan penyalahgunaan undang-undang ITE merupakan pola lama yang sengaja dipertahankan untuk mengontrol narasi dan membatasi ruang demokrasi. Jika negara terus-menerus bersikap represif terhadap pendapat kritis warga dengan dalih keamanan ataupun ketertiban, yang justru terjadi adalah delegitimasi pemerintah sendiri di mata rakyat.





Situasi ini rentan menimbulkan efek gentar, di mana aktivis, akademisi, serta masyarakat umum menjadi ragu menyuarakan pendapat atau melakukan advokasi lingkungan dan HAM. Pada akhirnya, jika tren ini dibiarkan, Indonesia tidak hanya mundur dari komitmen reformasi institusi kepolisian, melainkan juga membuka pintu lebih lebar pada praktik otoritarian dan anti-demokrasi.





Penting bagi publik untuk bersolidaritas dan menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Adetya dan Munif, serta mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan konstitusi secara konsekuen.





Membungkam aktivis dan suara publik sama halnya menutup peluang penyelesaian persoalan mendasar bangsa. Negara wajib hadir membela hak asasi dan memastikan kritik dapat disampaikan secara damai tanpa ancaman kekerasan atau kriminalisasi. Jika tidak, demokrasi yang kita miliki hanya akan menjadi jargon kosong tanpa makna substantif di hadapan kekuasaan yang anti-kritik.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X