• Kamis, 19 November 2026

TNI-Polri Jadi Petugas Haji: Usulan Yang Merusak Demokrasi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 4 Desember 2025 | 11:53 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Pernyataan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay,  agar 50 persen kuota petugas haji 2026 diisi oleh personel TNI dan Polri sangat bermasalah dari perspektif demokrasi sipil.





Pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas haji pada musim haji 2026 sangat berisiko melanggar prinsip fundamental pemisahan sipil–militer.





Politisi PAN itu harus ingat, pelayanan jemaah haji bukanlah bagian dari pertahanan negara yang merupakan ranah TNI. Hal itu juga tidak termasuk dalam 14 jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.





Sehingga, penempatan TNI dan Polri sebagai petugas haji jelas berada di luar spektrum profesionalisme mereka.





Ingat! TNI adalah alat pertahanan negara. Sedangkan Polri merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum.





Disinilah pentingnya semua pihak memahami pemisahan antara ranah sipil dan militer dalam demokrasi yang sehat.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X