• Kamis, 19 November 2026

Proyek Panas Bumi: Rusak Hutan Konservasi dan Tabrak Regulasi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 5 Desember 2025 | 12:18 WIB



UU 41/1999, tepatnya Pasal 24 tegas melarang pemanfaatan hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Demikian juga Pasal 38, yang menyatakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, termasuk tambang, hanya boleh di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.





Namun, Pemerintah dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru rela merombak regulasi demi memuluskan proyek panas bumi. Betapa tidak, hanya tiga bulan pasca penerbitan SK Menteri ESDM terkait proyek Gunung Pangrango, pemerintah merevisi UU 27/2003.





Dalam revisi itu, operasional panas bumi dikeluarkan dari kategori kegiatan pertambangan, dan menjadi pemanfaatan jasa lingkungan.





Tak cukup itu, UU 21/2014 tentang Panas Bumi yang diteken Presiden Susilo bambang Yudhoyono pun sangat mengakomodir kepentingan proyek panas bumi di kawasan hutan konservasi.





Berdasarkan regulasi itu, pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan konservasi cukup melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.





Fakta-fakta ini menunjukkan pemerintah tunduk pada kepentingan pengusaha panas bumi, dibandingkan menjaga kelestarian hutan.





Padahal, untuk diketahui, proyek panas bumi berpotensi menimbulkan deforestasi, langsung maupun tidak langsung.





Sehingga, ketertundukan pemerintah itu hanya membuat kerusakan hutan makin nyata. Bila ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin bencana melanda sebagaimana sudah terjadi di Sumatera.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X