• Kamis, 19 November 2026

Penertiban Kebun Sawit: Penindasan Oleh Kapitalisme Negara

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 12 Desember 2025 | 13:31 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Penertiban kebun sawit di dalam kawasan hutan yang dilakukan pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menuai persoalan baru.





Kawasan hutan yang ditertibkan itu diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Agrinas),  sebuah BUMN Indonesia yang bertransformasi dari BUMN Karya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi.





Problemya, ternyata penertiban itu berdampak pada para buruh. Perpindahan pengelolaan perkebunan ke Agrinas membuat nasib para buruh tak memperoleh kejelasan.





Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Denda di Bidang Kehutanan, menjadi landasan bagi pergerakan Satgas PKH. Dan dari regulasi itu, muncul juga kewenangan Satgas ini mengambil alih perkebunan sawit ilegal, lalu kemudian menyerahkannya pada Agrinas.





Walhasil, Agrinas kini sudah menguasai sekitar 1,5 juta hektar lahan sawit. Angka yang lumayan besar, bagi mereka yang baru berdiri Maret 2025.





Para buruh di perkebunan sawit yang diserahkan pada Agrinas pun tak hanya kehilangan pekerjaan. Mereka ada yang terkena mutasi, mengalami perubahan pada sistem kerja, perjanjian kerja, hingga pengupahan.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X