• Kamis, 19 November 2026

Tindakan Satgas PKH Di Jambi: Menindas Petani, Ramah Pada Korporasi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 15 Desember 2025 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perintah untuk membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) termaktub dalam Perpres itu.





Bekerja lintas lembaga, Satgas PKH pun menyisir seluruh kawasan hutan di Indonesia, dan menyerahkan kembali ke negara.





Persoalannya, ketika Pemerintah mengklaim itu sebagai langkah penyelamatan kawasan hutan, rakyat justru menganggap hal itu sebagai perampasan tanah mereka.





Demikian juga yang terjadi di Jambi. Di provinsi itu, lebih dari 35.000 hektar kebun rakyat kena segel Satgas PKH. Kebun-kebun sawit rakyat itu diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara, perusahaan BUMN milik Kementerian Pertahanan yang berisi para pensiunan TNI.





Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi menunjukkan, ada 16 titik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tebo, Batanghari, serta Muaro Jambi yang menjadi target penertiban Satgas PKH.





Kabupaten Sarolangun pun tak luput dari sasaran Satgas. Mereka menyegel kebun masyarakat di Desa Sepintun, karena dianggap merambah kawasan hutan. Padahal, bertahun-tahun kebun itu menjadi sumber hidup rakyat setempat.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X