Secara hukum pun, pembatasan berupa tindakan intimidasi terhadap jurnalis bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut pasal 18 UU Pers, perbuatan menghalang-halangi kerja jurnalistik juga memenuhi unsur pidana.
Pelanggaran Kebebasan Pers dan UU Pers
Yang juga harus diingat oleh pemerintah, pembatasan pemberitaan merupakan pelanggaran serius terhadap hak warga negara atas informasi. Hak ini dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.
Jadi, selain bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, praktik pembatasan informasi juga merupakan pelanggaran konstitusi.
Negara tampak mengabaikan kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar sesuai dengan prinsip keterbukaan, akurasi, dan memprioritaskan kepentingan publik.
Apakah pelanggaran konstitusi ini mau dilanjutkan?
Pemerintah tak boleh malas menjawabnya.
Redaksi Energi Juang News