• Kamis, 19 November 2026

Pelibatan TNI dalam Sekolah Rakyat: Ancaman Terhadap Supremasi Sipil

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 14 Januari 2026 | 05:54 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Prabowo–Gibran diklaim sebagai terobosan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Namun, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penyelenggaraan program ini memunculkan problem serius bagi demokrasi, tata kelola pendidikan, dan prinsip supremasi sipil.





Alih-alih memperkuat layanan publik, langkah tersebut berpotensi menghidupkan kembali praktik lama yang pernah ditinggalkan bangsa ini: militerisasi ruang sipil.





Pendidikan sebagai Ranah Sipil





Secara teoritis, pendidikan adalah wilayah sipil yang seharusnya dikelola oleh institusi sipil profesional. Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State (1957) menegaskan bahwa profesionalisme militer hanya dapat terjaga bila militer dibatasi pada fungsi pertahanan negara. Ketika militer ditarik ke wilayah non-pertahanan, termasuk pendidikan, batas antara otoritas sipil dan militer menjadi kabur.





Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, pemisahan ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan amanat sejarah. Pengalaman Dwifungsi ABRI menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sosial-politik justru melemahkan demokrasi, mengurangi akuntabilitas, dan menekan kebebasan sipil. Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam Sekolah Rakyat patut dibaca sebagai kemunduran normatif dari semangat reformasi sektor keamanan.





Kekeliruan Pendekatan Negara





Pemerintah berdalih bahwa TNI memiliki sumber daya, kedisiplinan, dan jaringan teritorial yang mampu menjangkau wilayah terpencil. Namun argumen efisiensi ini problematik. Morris Janowitz dalam The Professional Soldier (1960) mengingatkan bahwa ketika militer diberi peran sosial yang luas, fungsi utamanya akan terdistorsi, sementara masyarakat sipil justru menjadi tergantung pada institusi bersenjata.





Masalah pendidikan rakyat miskin bukanlah ketiadaan aparat, melainkan lemahnya kapasitas sipil: guru, tenaga pendidik, kurikulum kontekstual, serta tata kelola anggaran. Menghadirkan TNI tidak menyelesaikan akar persoalan tersebut.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X