Penggunaan Perpres dalam konteks pelibatan TNI pada ruang domestik tanpa yurisprudensi jelas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan interpretasi yang tidak konsisten.
Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia, Supremasi Sipil, dan Demokrasi
Selain itu, kekhawatiran terpenting yang diangkat oleh para pengkritik adalah potensi pelabelan, kriminalisasi, dan represi terhadap kelompok sipil yang melakukan ekspresi kritis atau oposisi, dengan dalih keamanan atau kontra-terorisme. Dalam konteks demokrasi, tindakan militer yang bersifat represif terhadap warga sipil berisiko mencederai hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan hak berkumpul secara damai.
Teori kontrol hak asasi manusia menekankan bahwa penanganan kriminal seperti terorisme harus mengutamakan prinsip peradilan pidana, akuntabilitas, dan due process of law. Ketika militer diberikan otoritas luas tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, peluang untuk terjadinya pelanggaran HAM meningkat, terutama dalam konteks operasi domestik.
Kritik ini juga mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa batasan yang tegas, otoritas militer dapat meredam oposisi politik atau kritik terhadap pemerintah.
Maka, draf Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme jelas mengancam prinsip demokrasi, supremasi sipil, hukum tata negara, dan perlindungan hak asasi manusia.
Terlepas dari urgensi pemberantasan terorisme yang tak diragukan, instrumen hukum yang dipilih harus menghormati pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan akuntabilitas sipil.
Dan yang tak kalah penting, memastikan bahwa penegakan keamanan tidak menjadi alat untuk mengikis hak sipil dan kebebasan politik.
Redaksi Energi Juang News