Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kebijakan pemerintah yang akan melarang SPBU swasta untuk mengimpor BBM secara independen patut mendapat sorotan serius. Di atas kertas, tujuan pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional tampak wajar.
Namun realitas di lapangan menunjukkan potensi distorsi pasar dan risiko terjadinya monopoli terselubung yang justru merugikan masyarakat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat pada 2025, tambahan kuota yang diberikan hanya berkisar antara 7.000–44.000 kiloliter untuk seluruh SPBU swasta. Sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan kuota impor mencapai sekitar 613.000 kiloliter—lebih dari 14 kali lipat dari kuota swasta.
Baca juga : Shell Masih Ogah Beli BBM Impor Pertamina, Mengapa?
Akibatnya, banyak SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR mengalami kelangkaan stok BBM, sehingga harus menyesuaikan jam operasional hingga jumlah karyawan. Kelangkaan ini menciptakan keterbatasan pilihan konsumen, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU Pertamina.
Hal itu menunjukkan, pembatasan impor BBM telah mempersulit masyarakat. KPPU pun telah menyatakan bahwa kebijakan pembatasan bisa menguatkan dominasi Pertamina dan mengurangi pilihan konsumen, sehingga berpeluang menjadi praktik anti-kompetitif bila tidak dikaji ulang secara teratur.