• Kamis, 19 November 2026

Bergabung di Dewan Perdamaian AS: Pengkhianatan Terhadap Prinsip Anti-Imperialisme UUD 1945

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 23 Januari 2026 | 06:00 WIB



Baca juga : Indonesia Gabung ‘Dewan Perdamaian Dunia’ Besutan Trump





2. Irak (2003)





Invasi AS ke Irak pada 2003, yang dipicu klaim senjata pemusnah massal yang kemudian tidak terbukti, menyebabkan runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein dan menimbulkan kekosongan kekuasaan serta konflik sektarian berkepanjangan.





Pendudukan dan intervensi ini memicu munculnya kelompok ekstremis dan melemahkan struktur sosial maupun politik di kawasan tersebut, dengan dampak stabilitas regional yang masih dirasakan hingga kini. 





3. Vietnam (1955–1975)





Perang di Vietnam menjadi salah satu bukti klasik perang ideologi yang melibatkan AS dalam upaya menghentikan “gelombang komunis”. Intervensi militer berkepanjangan ini menimbulkan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran infrastruktur, serta menciptakan trauma panjang di negara-negara Indocina. 





4. Chile (1973)





Di Amerika Latin, AS terlibat dalam operasi yang memicu kudeta militer yang menggulingkan Presiden terpilih Salvador Allende dan membuka jalan bagi rezim otoriter Augusto Pinochet. Dukungan politik, intelijen, dan propaganda AS memainkan peran penting dalam melemahkan pemerintahan demokratis tersebut. 





5. Dukungan AS kepada Israel dalam Konflik Palestina





Dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, kebijakan AS sejak lama menunjukkan kecenderungan memihak Israel—sekutu strategisnya di Timur Tengah—dengan bantuan militer dan diplomatik yang besar. AS merupakan pemasok utama alat perang dan bantuan militer Israel selama puluhan tahun, serta menggunakan pengaruhnya di forum internasional untuk mendukung kebijakan Israel dalam banyak situasi konflik. 





Pembukaan UUD 1945: Anti Imperialisme!





Pembukaan UUD 1945 secara tegas mencerminkan semangat kebangsaan yang mengutuk imperialisme dan penjajahan (“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”). Prinsip anti-imperialisme ini menjadi landasan politik luar negeri Indonesia sejak era awal kemerdekaan melalui politik bebas aktif, yakni tidak memihak blok kekuatan besar dan menolak dominasi asing atas bangsa lain.





Namun ketika Indonesia ditarik ke dalam inisiatif seperti Dewan Perdamaian yang dipimpin negara adidaya dengan sejarah panjang intervensi, perlu ada kajian kritis:

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X