• Kamis, 19 November 2026

Pengalihan Tambang Emas Agincourt: Jangan Terjerumus ke Kapitalisme Negara!

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 30 Januari 2026 | 06:00 WIB



Tiga Prasyarat: Benefit Sharing, Hak Masyarakat Lokal, dan Transparansi





Oleh karena itu, pengalihan pengelolaan tambang emas Agincourt harus disertai desain kebijakan yang jelas dan terukur: pertama, memastikan peningkatan penerimaan negara benar-benar dialokasikan untuk layanan publik strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, menjamin hak dan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk melalui skema benefit sharing, perlindungan lingkungan, dan partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Ketiga, membuka ruang transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan tambang tidak berubah menjadi ladang rente baru.​





Tanpa prasyarat tersebut, nasionalisasi atau pengalihan ke BUMN hanya akan mengganti aktor, bukan mengubah struktur ketidakadilan. Negara hadir sebagai pengelola, tetapi logika kapital tetap mendominasi. Jika demikian, kebijakan ini tidak lebih dari kapitalisme negara yang berbungkus nasionalisme ekonomi.​





Pengalihan Agincourt Harus Jadi Jalan Pemakmuran Rakyat, Bukan Konsolidasi Kapital Negara





Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar legitimasi bagi negara untuk menguasai sumber daya alam, melainkan mandat etis dan konstitusional untuk menghadirkan keadilan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa pengalihan pengelolaan tambang emas Agincourt benar-benar menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat, bukan sekadar konsolidasi kekuatan ekonomi negara yang menjauh dari cita-cita konstitusi.​





Redaksi Energi Juang News​


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X