• Kamis, 19 November 2026

Bank Sentral atau Kantor Cabang Pemerintah?

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 29 Januari 2026 | 15:00 WIB


Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)





Pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) awal 2026 menjadi sorotan publik lebih dari sekadar rotasi rutin pejabat. Tiga kandidat kuat Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro akan menjalani uji kelayakan yang bukan hanya menakar keahlian moneter, tetapi juga kemampuan mereka menjaga independensi BI di tengah tekanan politik dan fiskal yang kian menguat. Terutama Thomas Djiwandono, figur berlatar belakang politik yang kini paling disorot publik karena potensi pengaruhnya terhadap arah hubungan antara pemerintah dan otoritas moneter.





Defisit APBN 2025 dan Risiko Intervensi terhadap Independensi Bank Indonesia





Isu ini muncul di tengah konteks defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang melebar menjadi 2,92% dari PDB lebih besar dari target awal 2,53%. Postur APBN 2026 pun dibangun di atas tekanan serupa: kebutuhan pembiayaan besar, keterbatasan penerimaan pajak, dan ketidakpastian global yang tinggi. Dalam situasi fiskal yang rapuh, kecenderungan campur tangan terhadap BI misalnya melalui kebijakan pembelian surat utang pemerintah atau dorongan menjaga suku bunga tetap rendah menjadi risiko nyata yang berpotensi merusak kredibilitas kebijakan moneter.





Baca juga : Lonjakan Gila! 3,2 Juta Wajib Pajak Serahkan SPT via Coretax





Padahal, seperti dikemukakan berbagai pakar, independensi bank sentral adalah “kontrak Ulysses” sebuah komitmen politik yang menahan diri dari godaan jangka pendek demi stabilitas ekonomi jangka panjang. Ketika Odysseus meminta diri diikat agar tidak tergoda lantunan Siren, pemerintah modern pun perlu “mengikat tangannya” dari intervensi terhadap bank sentral. Tanpa ikatan ini, kebijakan moneter akan mudah terjerumus dalam populisme fiskal: suku bunga diturunkan untuk memompa pertumbuhan sementara, tetapi berujung pada inflasi tinggi dan krisis kepercayaan.





Pentingnya Independensi Bank Sentral dan Pelajaran dari Pengalaman Global





Contoh global menunjukkan risiko tersebut. Di Amerika Serikat, pemeriksaan terhadap Gubernur The Fed, Jerome Powell, oleh Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump menjadi preseden negatif tentang bagaimana kekuasaan eksekutif dapat menekan otoritas moneter. Sejarah juga mencatat bagaimana tekanan politik Presiden Richard Nixon terhadap Arthur Burns pada 1972 memicu stagflasi yang pahit. Indonesia seharusnya belajar dari peristiwa semacam ini agar tidak terperosok pada jebakan serupa.





Sejak memperoleh independensi pada 1999, BI berhasil menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional. Dengan instrumen kebijakan yang relatif otonom, BI mampu menjaga inflasi rendah, menstabilkan rupiah, dan menyelamatkan sistem keuangan di masa krisis, termasuk pandemi Covid-19. Namun, godaan untuk “menyandarkan” pembiayaan pembangunan kepada bank sentral akan selalu ada, terutama ketika ruang fiskal pemerintah makin sempit.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X