• Kamis, 19 November 2026

Penggusuran Padang Halaban: Negara yang Tunduk pada Korporasi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Minggu, 1 Februari 2026 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Penggusuran rumah dan lahan pertanian milik Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KPTHS) di Desa Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, merupakan potret telanjang bagaimana negara tunduk pada kepentingan korporasi besar. Dalam konflik agraria ini, negara tidak berdiri sebagai pelindung warga negara, melainkan tampil sebagai perpanjangan tangan kepentingan PT SMART dan Sinar Mas Group.





Padang Halaban bukan sekadar sengketa tanah biasa. Ia adalah cermin relasi kuasa timpang antara petani kecil dengan korporasi raksasa yang memiliki modal besar, akses politik, dan pengaruh struktural terhadap kebijakan negara.





Ketika aparat negara—baik administratif maupun koersif—dikerahkan untuk menggusur petani yang telah lama mengelola dan menggantungkan hidup pada tanah tersebut, saat itulah negara kehilangan watak konstitusionalnya.





Negara yang Menanggalkan Mandat Konstitusi





Konstitusi Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Namun dalam praktik di Padang Halaban, prinsip ini dibalik secara total.





Negara justru memastikan tanah tetap berada dalam penguasaan korporasi, sementara petani yang hidup dari tanah tersebut diperlakukan sebagai pengganggu pembangunan.





Baca juga : Ambang Batas Parlemen: Ikhtiar Membendung Liberalisme Politik Ugal-ugalan


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X