Dalam teori perpajakan (misalnya prinsip ability to pay dan benefit principle), pajak idealnya didasarkan pada kemampuan ekonomi wajib pajak dan keuntungan publik yang diterima.
Artinya: jika seseorang atau kelompok tidak mampu atau menerima sedikit manfaat dari fasilitas publik, beban pajak tinggi tidak adil (Musgrave & Musgrave).
Pajak progresif, misalnya, dibenarkan karena mensyaratkan kontribusi lebih besar dari pihak yang lebih mampu. Namun, kebijakan PAP per batang sawit justru menerapkan struktur regresif: petani kecil—yang secara ekonomi paling rapuh—dibebani tarif tetap yang tidak disesuaikan dengan pendapatan atau produktivitas sawit. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal yang diakui oleh berbagai pakar pajak publik.
Rakyat vs Korporasi
Menurut berbagai kajian, lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai total sekitar ±16–17 juta hektare. Data riset independen menyebut bahwa sekitar ~40% dari luas ini dikelola oleh petani kecil (smallholders), sementara sekitar 60% sisanya adalah lahan besar yang dikuasai korporasi atau perusahaan besar.
Data ini menunjukkan bahwa meskipun petani kecil mengelola sebagian signifikan dari areal sawit, sebagian besar nilai ekonomi dari industri ini tetap dikuasai sektor korporasi besar. Dalam konteks itu, sebuah beban pajak yang hanya diberlakukan secara merata per batang justru lebih banyak mengurangi profit petani kecil, sementara potensi kontribusi korporasi besar terhadap pendapatan daerah tetap relatif rendah dari sisi jumlah pajak objektif yang dianggap “adil” berdasarkan skala ekonomi.
Padahal, petani sawit rakyat menghadapi banyak tekanan ekonomi: fluktuasi harga TBS, kenaikan biaya produksi, dan akses yang tidak merata terhadap fasilitas kredit atau infrastruktur pasar. Memberatkan mereka lagi dengan PAP yang proporsinya tinggi adalah kebijakan yang secara nyata mengikis kesejahteraan rakyat perdesaan.
Pajak idealnya digunakan untuk membiayai layanan publik yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan—seperti akses air bersih, irigasi, atau fasilitas pemasaran. Namun, tarif Rp1.700/pohon tidak memperlihatkan pembobotan kemampuan bayar petani yang berpendapatan rendah.