• Kamis, 19 November 2026

LPG 3 Kg, KTP, dan Ancaman Baru atas Akses Rakyat

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 10 Februari 2026 | 06:00 WIB




Karena itu, kebijakan pengaturan LPG 3 kg harus diletakkan dalam perspektif hak warga negara, bukan semata efisiensi fiskal. Regulasi yang baik adalah regulasi yang membimbing, bukan menghalangi; yang menjembatani, bukan memisahkan.





Negara perlu memastikan bahwa sistem pendataan benar-benar inklusif, mekanisme pembelian fleksibel, dan transisi kebijakan dilakukan dengan sosialisasi serta pendampingan yang memadai. Jika tidak, kewajiban KTP ini berisiko menjelma menjadi jurang pemisah baru antara rakyat dan sumber daya alamnya sendiri.





Energi adalah urusan hidup sehari-hari rakyat. Ketika negara mengaturnya tanpa kepekaan sosial, maka yang terancam bukan hanya efektivitas kebijakan, tetapi juga legitimasi moral negara itu sendiri.





Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X