Proses Hukum Internal Militer Tidak Menjamin Independensi
Selama ini, kasus pidana yang melibatkan anggota TNI sering diselesaikan melalui mekanisme internal atau peradilan militer. Namun, studi akademik maupun kritikus hukum menilai bahwa peradilan militer kurang menjamin independensi dan akuntabilitas, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil.
Bahkan kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil menekankan bahwa jika pelaku melakukan kekerasan terhadap warga sipil, itu merupakan tindak pidana umum yang harus diproses melalui peradilan umum guna memastikan tidak ada impunitas bagi aparat negara.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk ojol yang menjadi korban, berhak atas akses keadilan yang setara tanpa tergantung pada pangkat, status atau jabatan pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip equality before the law dan due process of law, yang secara universal diakui sebagai fondasi dalam sistem hukum demokrasi.
Ketika sebuah kasus pidana umum hanya diselesaikan melalui mekanisme internal atau mediasi kekeluargaan — apalagi setelah viral di media sosial — maka prinsip “no viral, no justice” justru menunjukkan kegagalan sistem hukum negara dalam melindungi korban dan menegakkan hukum secara adil.
Menjaga Kepercayaan Publik dan Legitimasi Lembaga Hukum
Agar masyarakat memiliki kepercayaan pada lembaga penegak hukum, proses hukum atas dugaan tindak pidana haruslah transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan di muka umum. Peradilan umum — yang dipimpin oleh hakim independen dari lingkungan peradilan umum — adalah sarana terbaik untuk memastikan hal tersebut.
Negara berdaulat tidak boleh menjadikan satu kelompok atau institusi berada di atas hukum.
Kasus dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojol di Kembangan seharusnya menjadi momentum penting bagi bangsa ini untuk mempertegas komitmen kita pada prinsip dasar negara hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan.
Tidak ada ruang bagi impunitas, tidak ada pengecualian bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau institusi di belakangnya. Membawa kasus ini ke peradilan umum bukan hanya soal menegakkan hukum terhadap satu peristiwa, tetapi juga soal menjaga nilai-nilai fundamental demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.