Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Penangkapan dan dugaan keterlibatan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik, dalam jaringan peredaran narkoba bukan sekadar perkara pidana individual. Ia adalah alarm keras tentang gejala yang dalam literatur politik disebut sebagai banditisme aparatur negara—ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi bagian dari jejaring kejahatan yang mereka perangi.
Banditisme Aparat Negara dan Predatory State
Dalam perspektif teori negara, kondisi ini dapat dibaca melalui konsep predatory state yang dikemukakan para ilmuwan politik seperti Joel S. Migdal dan Peter Evans. Negara yang seharusnya menjalankan fungsi regulatif dan protektif terhadap warga, berubah menjadi entitas yang sebagian aparaturnya memanfaatkan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam perdagangan narkoba, maka terjadi pembalikan fungsi: hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan alat perlindungan bagi kejahatan.
Rent-Seeking, Narkoba, dan Korupsi Struktural Aparat
Kasus yang menyeret perwira tinggi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia ini juga dapat dianalisis melalui teori rent-seeking dalam ekonomi politik. Gordon Tullock dan Anne Krueger menjelaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah merupakan bentuk korupsi struktural.
Dalam konteks narkotika—sebuah bisnis ilegal bernilai tinggi—kolusi antara aparat dan bandar menjadi bentuk paling ekstrem dari rent extraction oleh negara terhadap masyarakatnya sendiri.
Baca juga : BNN Bongkar Jaringan Narkoba 160 Kg di Aceh