Di titik inilah kelayakan moral dan intelektual untuk menerima gelar profesor kehormatan patut dipertanyakan. Profesor bukan hanya gelar; ia adalah simbol komitmen terhadap kebenaran ilmiah dan keberpihakan pada korban ketidakadilan.
Ketika Kampus Kehilangan Daya Kritis
Kampus idealnya menjadi ruang counter-hegemony—meminjam istilah Gramsci—yakni ruang yang memproduksi kritik terhadap dominasi. Namun, ketika kampus justru memberikan legitimasi simbolik kepada figur kekuasaan di tengah kontroversi serius, ia berisiko kehilangan daya kritisnya.
Fenomena ini menunjukkan transformasi universitas dari benteng kebebasan akademik menjadi bagian dari orkestrasi legitimasi rezim. Dalam kacamata Althusser, universitas sedang menjalankan fungsinya sebagai ISA: mereproduksi relasi kuasa melalui produksi otoritas simbolik.
Lebih jauh, tindakan tersebut mengirim pesan problematik kepada publik: bahwa kebenaran ilmiah dapat dinegosiasikan oleh kekuasaan; bahwa tragedi kemanusiaan dapat diperdebatkan secara politis tanpa tanggung jawab metodologis; dan bahwa gelar akademik dapat menjadi instrumen politik.
Sejatinya, kampus tidak boleh tunduk pada godaan kedekatan dengan kekuasaan. Otonomi akademik bukan sekadar jargon, melainkan fondasi integritas keilmuan.
Jika universitas ingin tetap menjadi rumah bagi akal sehat dan keberanian moral, ia harus berani menjaga jarak kritis dari rezim—siapa pun yang berkuasa. Pemberian gelar profesor kehormatan kepada pejabat aktif dengan rekam jejak kontroversial dalam isu kemanusiaan bukan sekadar kesalahan administratif.
Ia adalah cermin relasi kuasa yang timpang antara pengetahuan dan politik. Dalam masyarakat demokratis, universitas seharusnya menjadi suara nurani, bukan pengeras suara kekuasaan. Jika kampus memilih menjadi bagian dari hegemoni, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi institusi, tetapi juga masa depan tradisi intelektual bangsa.