• Kamis, 19 November 2026

Mensos Yang Kurang Kerjaan dan Hak Warga Atas Kesehatan

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 16 Februari 2026 | 06:00 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Polemik antara Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, soal penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan untuk BPJS Kesehatan, seharusnya tidak perlu terjadi.





Respons keras Mensos terhadap pernyataan Wali Kota Denpasar justru memberi kesan “kurang kerjaan”: sibuk membantah kepala daerah, alih-alih menjelaskan substansi kebijakan yang memang lahir dari keputusan kementeriannya sendiri.





Padahal, apa yang disampaikan Wali Kota Denpasar bukanlah kabar bohong, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah pusat.





Fakta Kebijakan: Dari Inpres ke Penonaktifan





Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi dasar pembaruan basis data kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya, Kementerian Sosial menerbitkan keputusan yang menyebutkan bahwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah golongan desil 1 sampai 5.





Konsekuensinya jelas: peserta BPJS Kesehatan PBI yang berada pada desil 6 sampai 10 dinonaktifkan. Data yang beredar menyebutkan sekitar 11,08 juta peserta PBI terdampak kebijakan ini.





Jika seorang wali kota menyampaikan dampak kebijakan tersebut kepada publik, itu bukan pembangkangan. Itu transparansi administratif.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X