• Kamis, 19 November 2026

Oknum Brimob Tewaskan Pelajar: Ancaman Bagi Demokrasi Kian Besar

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Minggu, 22 Februari 2026 | 06:00 WIB




Lebih berbahaya lagi, kultur penindasan yang dibiarkan akan melahirkan normalisasi kekerasan. Aparat dapat menginternalisasi keyakinan bahwa kekerasan adalah instrumen wajar untuk mendisiplinkan masyarakat.





Dalam jangka panjang, hal ini bukan saja mencederai prinsip negara hukum (rechtsstaat), tetapi juga menggeser wajah Polri dari pelindung masyarakat menjadi simbol ketakutan.





Karena itu, kematian Arianto Tawakal harus menjadi momentum pembenahan mendasar, bukan sekadar respons administratif atau rotasi jabatan.





Pertama, perlu investigasi independen dan transparan dengan melibatkan lembaga eksternal agar akuntabilitas tidak berhenti pada mekanisme internal. Kedua, reformasi pendidikan dan pelatihan di tubuh Polri harus menekankan paradigma policing berbasis hak asasi manusia (human rights–based policing), bukan pendekatan koersif semata.





Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan sipil, termasuk peran Kompolnas dan DPR, harus dijalankan secara lebih efektif.





Reformasi Polri sejatinya adalah bagian dari amanat reformasi 1998, ketika kepolisian dipisahkan dari militer untuk memastikan supremasi sipil dan profesionalisme. Jika kini masih muncul praktik-praktik represif terhadap warga sipil, maka itu menandakan pekerjaan rumah reformasi belum selesai.





Keadilan bagi Arianto Tawakal dan Agenda Reformasi Polri yang Belum Tuntas





Demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu yang rutin, tetapi juga dari cara negara memperlakukan warganya yang paling rentan. Seorang pelajar 14 tahun adalah simbol kerentanan itu.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X