Secara teori pembangunan nasional (List, Gerschenkron), negara berkembang justru memerlukan infant industry protection—perlindungan dan afirmasi terhadap industri strategis domestik—agar mampu naik kelas dalam rantai nilai global. Kebijakan impor besar-besaran tanpa justifikasi darurat bertentangan dengan semangat tersebut.
Pukulan bagi Industri Otomotif Nasional
Sebagaimana kritik yang datang dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, impor kendaraan dalam skala besar pun berisiko melemahkan industri otomotif dalam negeri. Kritik ini bukan tanpa dasar.
Industri otomotif nasional menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Efek bergandanya (multiplier effect) menyentuh sektor baja, karet, elektronik, logistik, hingga pembiayaan.
Ketika negara—melalui BUMN atau entitas yang terafiliasi kebijakan publik—lebih memilih produk luar negeri, pesan yang tersampaikan kepada pasar adalah rendahnya keberpihakan pada industri nasional.
Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan seperti ini bisa dibaca sebagai bentuk state preference shift: pergeseran preferensi negara dari pembangunan kapasitas domestik menuju solusi instan berbasis impor. Padahal, membangun desa semestinya menjadi momentum memperkuat produksi dalam negeri, bukan memperluas defisit perdagangan.
Ironi Pembangunan Desa
Program Kopdes/Kelurahan Merah Putih sejatinya dirancang untuk memperkuat ekonomi akar rumput. Namun, bagaimana mungkin semangat gotong royong dan kemandirian desa ditegakkan jika instrumen utamanya justru bergantung pada manufaktur luar negeri?
Secara konseptual, pembangunan desa yang sejati berbasis pada local value creation. Artinya, nilai tambah diciptakan di dalam negeri—bahkan idealnya di tingkat lokal atau regional.
Jika kendaraan operasional dibeli dari produsen nasional, maka efek ekonominya berputar di dalam negeri: tenaga kerja terserap, pajak dibayar di sini, inovasi berkembang di sini.