Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Kebijakan negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat semestinya diletakkan dalam kerangka keadilan, akuntabilitas, dan kesetaraan akses bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun, fakta adanya 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sementara yayasan lain pada umumnya dibatasi maksimal hanya 10 SPPG, menimbulkan pertanyaan serius tentang prinsip fairness dalam tata kelola pelayanan publik.
Situasi ini bukan sekadar soal angka. Ia menyentuh problem klasik dalam teori negara modern: ketika satu institusi negara diberi privilese yang jauh melampaui aktor lain, potensi distorsi pasar dan monopoli pelayanan menjadi tak terelakkan.
Negara, Aparatus, dan Logika Kekuasaan
Dalam perspektif sosiologi politik, Max Weber menyebut negara sebagai entitas yang memonopoli penggunaan kekerasan yang sah. Namun, monopoli tersebut secara normatif dibatasi hanya pada ranah penegakan hukum dan keamanan.
Ketika institusi koersif seperti kepolisian merambah wilayah pelayanan sosial—terlebih dengan privilese regulatif—muncul risiko pergeseran fungsi dari law enforcement menjadi economic actor yang dominan.
Baca juga : Koperasi Merah Putih ‘Makan’ 58% Dana Desa: Akankah Otonomi Desa Terjaga?
Lebih jauh, pemikiran Michel Foucault tentang governmentality menjelaskan bagaimana negara modern mengelola populasi melalui teknik-teknik administratif, termasuk pengaturan kesehatan dan gizi. Namun Foucault juga mengingatkan, ketika pengelolaan populasi terpusat pada satu institusi yang memiliki kuasa koersif, relasi kuasa menjadi timpang.