• Kamis, 19 November 2026

Koperasi Merah Putih 'Makan' 58% Dana Desa: Akankah Otonomi Desa Terjaga?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 26 Februari 2026 | 06:00 WIB



Kebijakan yang terlalu rigid justru dapat menggerus semangat desentralisasi yang selama ini menjadi fondasi tata kelola dana desa.





Koperasi: Instrumen, Bukan Tujuan Tunggal





Secara teoritis, koperasi memang memiliki legitimasi kuat sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Pemikiran Mohammad Hatta menempatkan koperasi sebagai bentuk demokrasi ekonomi yang menekankan asas kekeluargaan.





Namun, dalam teori kelembagaan (institutional theory), efektivitas suatu institusi sangat ditentukan oleh konteks sosial, kapasitas manajerial, serta kesiapan sumber daya manusia. Memaksakan pembentukan atau penguatan Kopdes Merah Putih dengan porsi anggaran dominan, tanpa memperhitungkan kesiapan kelembagaan di tingkat desa, dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai “isomorphic mimicry” (Pritchett, Andrews, dan Woolcock): lembaga tampak modern secara formal, tetapi lemah dalam fungsi substantif.





Desa bisa saja memiliki koperasi di atas kertas, tetapi tidak berjalan efektif karena kurangnya kapasitas tata kelola, literasi bisnis, maupun pasar yang jelas. Akibatnya, alokasi 58% dana desa berisiko menjadi pembiayaan kelembagaan yang tidak produktif, bahkan membuka ruang moral hazard.





Risiko Crowding Out Prioritas Lain





Dalam teori ekonomi publik dikenal konsep “crowding out”, yakni ketika satu jenis belanja publik yang dominan menggeser belanja lain yang sama pentingnya. Dengan kewajiban 58%, ruang fiskal desa untuk infrastruktur dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, atau inovasi lokal menjadi terbatas.





Padahal, banyak desa masih menghadapi persoalan mendasar: akses air bersih, sanitasi, jalan produksi, hingga layanan kesehatan. Bila sebagian besar dana desa terkunci untuk Kopdes, desa dengan kebutuhan mendesak di luar sektor koperasi akan mengalami distorsi prioritas pembangunan.





Lebih jauh lagi, pendekatan top-down yang terlalu kuat dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Jika hasil musyawarah pada akhirnya harus tunduk pada porsi baku 58%, maka mekanisme partisipatif hanya menjadi formalitas.





Menjaga Fleksibilitas dan Akuntabilitas





Kritik terhadap kebijakan ini bukan berarti menolak penguatan koperasi desa. Justru koperasi perlu diperkuat, tetapi melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X