• Kamis, 19 November 2026

Riva Siahaan Dihukum Meski Tak Nikmati Uang Korupsi: Deja Vu Kasus Tom Lembong?

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 27 Februari 2026 | 14:28 WIB


Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)





Vonis sembilan tahun penjara terhadap Riva Siahaan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah menjadi ironi yang memantik perdebatan publik. Banyak yang bertanya: bagaimana mungkin seseorang tetap dihukum berat meski tidak terbukti menikmati aliran dana korupsi? Apakah ini “Tom Lembong versi part 2” sebuah kasus di mana pejabat dihukum bukan karena memperkaya diri, melainkan karena keputusan dan kewenangan yang dianggap merugikan negara?





Vonis 9 Tahun Riva Siahaan dan Konstruksi Perkara





Riva, mantan petinggi di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga, divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek impor produk kilang. Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 14 tahun, namun tetap menunjukkan bahwa majelis hakim meyakini adanya peran aktif Riva dalam praktik yang merugikan keuangan negara.





Dalam konstruksi perkara, Riva disebut bersama Maya Kusmaya dan Edward Corne memberikan perlakuan istimewa kepada perusahaan asing seperti BP Singapore Pte Ltd dan Sinochem International Oil Pte Ltd. Edward bahkan disebut membocorkan harga perkiraan sendiri (HPS) agar rekanannya dapat menyesuaikan penawaran dan memenangkan lelang. Kerugian negara yang ditaksir fantastis mencapai miliaran dolar AS dan ratusan triliun rupiah menjadi dasar kuat bahwa tata kelola telah diselewengkan.





Baca juga : Pembacokan terhadap Mahasiswi: Wajah Misogini dalam Masyarakat Patriarki





Namun yang menarik, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Riva dan dua terdakwa lainnya. Artinya, pengadilan meyakini mereka tidak menikmati hasil korupsi tersebut. Di sinilah letak polemiknya. Publik sering kali memaknai korupsi sebagai tindakan memperkaya diri sendiri. Padahal, dalam perspektif hukum, korupsi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, meskipun pelaku tidak menerima uang secara langsung.





Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mengatur bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak selalu berarti pelaku harus menerima uang di rekening pribadinya. Memberi keuntungan pada korporasi tertentu melalui proses yang tidak adil sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana. Dalam konteks ini, peran pengambil keputusan menjadi krusial. Tanda tangan, persetujuan, atau pembiaran bisa bernilai hukum sama beratnya dengan menerima suap.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X