Korupsi tanpa Menikmati Uang: Penyalahgunaan Wewenang sebagai Delik
Apakah ini lantas bisa disebut “Tom Lembong versi part 2”? Perbandingan itu muncul karena ada kesamaan persepsi publik: pejabat dihukum atas kebijakan yang dianggap salah atau merugikan, bukan karena menikmati hasilnya. Namun setiap perkara memiliki konstruksi pembuktian yang berbeda. Dalam kasus Riva, majelis hakim menilai ada tindakan aktif berupa pemberian perlakuan istimewa dan persetujuan atas mekanisme yang cacat. Bukan sekadar kebijakan bisnis yang keliru, melainkan praktik yang dinilai melanggar hukum.
Kasus ini sekaligus menjadi cermin rapuhnya tata kelola BUMN strategis seperti Pertamina. Ketika proses impor minyak mentah dan produk kilang yang menyangkut hajat hidup orang banyak diwarnai praktik tidak transparan, dampaknya bukan hanya kerugian fiskal, tetapi juga kepercayaan publik. Angka kerugian yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah adalah alarm keras bahwa sektor energi membutuhkan pengawasan berlapis.
Pada akhirnya, vonis terhadap Riva Siahaan menegaskan satu pesan penting: dalam hukum korupsi, menikmati uang bukan satu-satunya ukuran kesalahan. Penyalahgunaan kewenangan yang membuka jalan bagi kerugian negara tetap dapat berujung pidana. Pertanyaannya kini bukan hanya soal siapa yang dihukum, tetapi bagaimana sistem diperbaiki agar kasus serupa tak terus berulang.
Redaksi Energi Juang News