Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah serangan militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Serangan tersebut kemudian dibalas Iran dengan menargetkan wilayah Israel serta pangkalan militer AS di kawasan tersebut.
Bahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel.
Eskalasi ini bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas global, hukum internasional, dan prinsip non-agresi yang selama ini dijunjung tinggi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus mengambil sikap tegas: mengecam keras setiap bentuk agresi militer yang melanggar kedaulatan negara lain. Sikap tersebut bukan pilihan politis sesaat, melainkan mandat konstitusional.
Prinsip Anti-Agresi dalam Hukum Internasional
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas melarang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara, kecuali dalam kerangka pertahanan diri atau mandat Dewan Keamanan PBB. Dalam perspektif teori hubungan internasional, norma non-agresi adalah bagian dari tata kelola global berbasis hukum (rule-based international order).
Pemikir hukum internasional seperti Hans Kelsen menekankan bahwa legitimasi tindakan militer hanya dapat dibenarkan dalam kerangka hukum kolektif internasional. Sementara itu, pendekatan realisme klasik memang mengakui dominasi kekuatan (power politics), tetapi bahkan dalam realisme, stabilitas hanya dapat terjaga jika ada keseimbangan dan pengendalian diri.