Permintaan skema 50:50 sebenarnya mencerminkan posisi tawar kekuatan modal asing atas sumber daya strategis Indonesia. Prinsip berdikari menuntut agar negara mampu memaksimalkan manfaat ekonomi sumber daya alamnya sendiri, bukan memberikan porsi terlalu besar kepada kontraktor asing (yang secara historis berakar pada kolonialisme ekonomi).
Baca juga : Berdikari Energi: Jangan Ganti Ketergantungan dari Singapura ke Amerika
Jika negara memberikan porsi 50% kepada KKKS (yang berbasis modal asing), maka Indonesia secara ekonomi tetap tergantung pada asing bukan hanya modal, tetapi juga keuntungan dari sumber daya strategis yang seyogianya dipandang sebagai milik dan hak rakyat Indonesia.
Esensi Kedaulatan Ekonomi dalam UUD 1945: Pasal 33
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pengelolaan Blok Cepu, sebagai bentuk nyata pemanfaatan sumber daya alam migas, harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal, sesuai amanat pasal ini.
Permintaan bagi hasil yang relatif setara (50:50) dengan membawa alasan teknologi asing berpotensi mereduksi porsi negara atas “kekayaan alam”, yang tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip penguasaan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam tafsir yuridis yang lebih luas, penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya sebagai wewenang legal, tetapi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat atas SDA. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban memaksimalkan manfaat SDA untuk rakyat, bukan sekadar berbagi sedemikian rupa dengan pihak asing.
Alasan Filosofis dan Ideologis
Filosofi Trisakti mengarahkan pemerintahan untuk mencari keuntungan nasional yang optimal, terutama dalam pengelolaan sumber daya sebagai modal pembangunan bangsa yang mandiri — bukan sekadar berbagi keuntungan secara setara dengan kontraktor asing.